Menghubungkan Indikator Kinerja dan Anggaran

Ringoringo H Achmadi

Abstract


Undang-Undang (UU) No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2001 menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dua UU baru, yaitu UU No.32/ 2004 danNo.33/2004, yangmasing-masing
merupakan revisi dari dua UU sebelumnya tetap mewajibkan pemerintah daerah
untuk melakukan penyusunan anggaran dengan didasarkan pada tolok ukur kinerja1.
Namun hingga tahun anggaran 2005 lalu, hampir tidak ada daerah yang melakukan
penyusunan anggaran dengan memperhitungkan kinerja yang ingin dicapai.
Penetapan standar pelayanan minimum (SPM) yang merupakan bagian dari
perubahan manajemen pemerintahan daerah diakui telah sedikit membantu dalam
memberikan gambaran mengenai bagaimana indikator dibuat.Namun hal tersebut
tidak banyak membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan perencanaan anggaran sebagaimana dituntut oleh kedua UUtersebut. Hubungan antara indikator kinerja dan perencanaan anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah tetap tidak memiliki
korelasi yang kuat. Pada dua kali revisi SPM yang dilakukan departemen-departemen
teknis, sejumlah indikator kinerja yang digunakan lebih bersifat teknis sehingga
tidak mampu menunjukkan prestasi kerja atau kinerja yang hendak dicapai.
Tulisan ini mencoba memberikan pemahaman mengenai perlunya mengaitkan antara indikator kinerja dan konsekuensi anggaran di daerah serta bagaimana keduanya terkait satu sama lain.
Contoh dan ilustrasi yang diberikan pada tulisan ini diharapkan dapat memberikan 
inspirasi kepada berbagai pihak dalam melakukan penyiapan anggaran yang
lebihbaik dan sesuai denganamanat peraturan perundangan yang berlaku. Dengan
demikian,anggaran berbasis kinerja yang merupakan salah satu bagian dari perubahan dalam manajemen pemerintahan di era desentralisasi ini menjadi lebih bermanfaat
dalam menunjukkan keberhasilan daerah dari waktu ke waktu.

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Bryson, John M. (1995), Strategic Planning for Public and NonprofitOrganization, ed, Jossey Bass Publisher, San Francisco.

Depdiknas (2004), "Perhitungan Biaya Satuan Penyelenggaraan Proses Belajar di Indonesia',' tidak dipublikasikan.

LPEM-FEUI (2002),"Perhitungan Standar Analisa Belanja di DKI Jakarta:Kasus Belanja Rutin',' tidak dipublikasikan..

Rabin, Jack, Gerald J.Miller dan W. Bartley Hilderth (2000), Hand book of Strategic management, 2nd edition, New York.

Scheps, Philip B. (2000), "Linking Performance Measures to Budget Allocation" Government Finance Review.




DOI: http://dx.doi.org/10.21002/jke.v1i2.113

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats